Halmahera Selatan, INDOPOSTV – Situasi pemerintahan Desa Doko, Kecamatan Kasiruta Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, tengah menjadi sorotan. Pasalnya, kepemimpinan Kepala Desa Doko dinilai mati suri, sementara bendahara desa justru semakin berkuasa dalam mengelola dana desa serta roda pemerintahan. Kamis (20-03-2025)
Sejumlah warga mengeluhkan kondisi ini. Menurut mereka, Kades Doko jarang terlihat aktif dalam menjalankan tugasnya, baik dalam pengambilan kebijakan maupun pelayanan masyarakat. Hal ini membuat bendahara desa memiliki kewenangan lebih dalam mengatur anggaran dan kebijakan desa.
“Sebenarnya yang terlihat bekerja justru bendahara desa. Semua keputusan, terutama yang berkaitan dengan dana desa, seolah hanya ditentukan olehnya tanpa pengawasan dari kepala desa,” ujar salah satu warga
Beberapa tokoh masyarakat juga menyampaikan kekhawatiran mereka. Menurut mereka, desa seperti kehilangan pemimpin yang seharusnya bertanggung jawab penuh atas jalannya pemerintahan dan pengelolaan anggaran Desa. “Kami khawatir dana desa tidak digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena minimnya kontrol dari kepala desa,” pungkas warga.
Situasi ini pun memicu desakan agar pihak berwenang turun tangan. Masyarakat berharap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta inspektorat segera melakukan audit dan evaluasi terhadap pemerintahan Desa Doko.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Doko belum memberikan pernyataan resmi terkait kondisi kepemimpinannya dan dominasi bendahara dalam pemerintahan desa.
Masyarakat berharap ada transparansi dan perbaikan dalam tata kelola desa agar pembangunan dan kesejahteraan warga tetap terjamin. (Red-T.U)
